Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Malang
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Malang

Akreditasi yang Diskriminatif

Author : Administrator | Senin, 11 Oktober 2010 14:51 WIB


STANDARDISASI mutu perguruan tinggi adalah sebuah keniscayaan agar perguruan tinggi menghasilkan lulusan berkualitas dan tepercaya. Namun, standardisasi yang diskriminatif dan tidak realistis justru akan mematikan perguruan tinggi itu sendiri.


Contohnya adalah akreditasi ulang (reakreditasi) yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap banyak perguruan tinggi swasta belakangan ini. Standar yang digunakan untuk sertifikasi dosen adalah program World Class University pada 2025.


Itulah standar yang tidak realistis, jauh di langit. Menggunakan standar dosen universitas kelas dunia untuk dosen perguruan tinggi swasta pada umumnya di negeri ini jelaslah bagaikan melakukan upacara pembantaian. Hasilnya memang berdarah-darah, yaitu banyak perguruan tinggi swasta yang turun kelas dari akreditasi A ke B dan dari akreditasi B ke C.


Kekejaman itu tidak hanya karena menerapkan standar dunia, tetapi standar dunia pada 2025. Bukankah itu masih 15 tahun lagi?
Bukan hanya tidak realistis, tetapi juga diskriminatif. Bila program World Class University pada 2025 itu diterapkan untuk dosen perguruan tinggi negeri, dapat dipastikan, banyak universitas negeri di berbagai penjuru di Tanah Air ini juga turun kelas.


Sorotan atas standar akreditasi memang terus meningkat. Integritas dan pengalaman pengurus Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mulai diragukan. Badan itu tidak hanya dinilai tidak realistis dan diskriminatif, tetapi juga subjektif.


Salah satu penyebabnya ialah karena tidak satu pun dari banyak pengurus utama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu yang mewakili asosiasi perguruan tinggi swasta. Demikian pula para assessor-nya, sebagian besar berlatar belakang perguruan tinggi negeri.


Hal itu memicu munculnya persepsi bahwa akreditasi terhadap perguruan tinggi swasta dilakukan secara subjektif hanya untuk mendegradasikan perguruan tinggi swasta.


Penerapan standar tinggi untuk mendongkrak kualitas perguruan tinggi kita adalah upaya terpuji. Tetapi, mematok standar yang mustahil dicapai kebanyakan perguruan tinggi swasta, bahkan juga oleh sejumlah perguruan tinggi negeri, jelas bukan langkah cerdas dan bijak. Itu langkah pembantaian.

Karena itu, sikap Kementerian Pendidikan Nasional merespons positif tuntutan agar dilakukan pembenahan internal dalam tubuh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi patut dihargai.

Yang perlu dipertimbangkan adalah pemikiran untuk mendorong Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menjadi lembaga akreditasi yang tidak saja benar-benar independen dalam melakukan akreditasi, tetapi juga lebih merepresentasikan seluruh pemangku kepentingan.


Ia seharusnya tidak hanya diisi kalangan perguruan tinggi negeri, tetapi juga kalangan perguruan tinggi swasta, kalangan industri dan perusahaan sebagai pengguna lulusan universitas, serta tokoh masyarakat yang mewakili publik.


Penting digarisbawahi bahwa perguruan tinggi swasta merupakan salah satu pilar utama pencerdasan bangsa. Negara, semata melalui perguruan tinggi negeri, tidak akan sanggup menampung keinginan anak bangsa melanjutkan studi ke perguruan tinggi.


Dari sudut kepentingan mencerdaskan bangsa itu, jelaslah pemerintah mestinya tidak hanya menjadi regulator yang menghakimi perguruan tinggi swasta, tetapi menjadi pihak yang turut bertanggung jawab memperbaiki mutu perguruan tinggi swasta.


Karena itu, tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil terhadap perguruan tinggi swasta.


sumber media indonesia
 

Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image