Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Malang
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Malang

Ironi Malang Kota Layak Anak (Refleksi Hari Anak Nasional 2010)

Author : Administrator | Jum'at, 20 Agustus 2010 14:11 WIB




















 
Oleh: Husamah

(Staf Pengajar Biologi FKIP UMM dan Pegiat Lembaga Pengkajian Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A) Universitas Muhammadiyah Malang )

 

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sejak tahun 2006 menunjuk Kota Malang sebagai salah satu pilot project Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak. Bersama dengan Kota Malang, ditetapkan pula beberapa kota lain seperti Kota Padang, Kota Jambi, Kota Surakarta, Kota Manado, dan Kota Kupang sebagai pilot project.

Jika mau jujur, masih banyak orang yang tidak mengerti tentang kota layak anak. Apakah kota layak anak (KLA) itu? KLA adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Kota yang di dalamnya telah meramu semangat perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan. Juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dimaksud pula anak menjadi terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi dengan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kulural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional.

City of Sorrow

Jumlah penduduk Kota Malang yang berkategori anak-anak (usia 0-18 tahun) mencapai 234.480 jiwa atau 29,31 persen dari total jumlah penduduk sekitar 800 ribu jiwa. Sayangnya, Kota Malang seakan menjadi kota yang menyedihkan atau menyengsarakan (cities of sorrow) bagi anak. Menurut catatan Bibin Bintariadi (Tempo, 2009) pada tahun 2009, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Malang mencapai 12 kasus. Sedangkan dalam kurun waktu 2005 hingga 2008, kekerasan terhadap anak mencapai 234 kasus. Pelakunya adalah orang tua, saudara, dan orang lain.

Kekerasan terhadap anak tak hanya dilakukan secara fisik, namun juga mental. Di Kota Malang, kasus yang sering menimpa anak adalah tak mempunyai akta kelahiran, bekerja di sektor berbahaya yang seharusnya hanya dilakukan oleh orang dewasa, diperdagangkan, korban ekploitasi seks serta ditempatkan di penjara dewasa ketika mereka harus berurusan dengan hukum. Bentuk lain kekerasan terhadap anak adalah perilaku menghalangi anak mendapatkan hak-hak dasarnya berupa hak bertahan hidup (gizi yang layak, layanan kesehatan), hak untuk bertumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Kota dan Kabupaten Malang saat ini diidentifikasi sebagai daerah sumber dari sebagian besar korban trafficking di negara ini, sedangkan Surabaya adalah tempat yang tidak cukup dikenal sebagai daerah sumber, daerah transit, dan tujuan untuk korban perdagangan anak. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) pada bulan Januari 2010 bahkan telah melansir kota terbanyak dalam mempekerjakan para pekerja seks komersial di bawah umur. Dan hasilnya menunjukkan bahwa di Kabupaten/Kota Malang (Jawa Timur) ada sekitar 225 anak yang dipekerjakan. Rata-rata mereka adalah korban perdagangan anak dan semula dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu.

Beberapa peneliti percaya bahwa Malang sebenarnya memiliki banyak kasus ekploitasi seksual anak. Berbagai kasus yang mencuat ke publik sebenarnya hanyalah puncak dari sebuah gunung es.

Ironisnya, beberapa lembaga yang mengatasnamakan anak dan rumah singgah tapi justru mengeksploitasi anak-anak. Banyak anak mendapat perlakukan buruk dari lembaga dan rumah singgah yang katanya akan melakukan pembinaan kepada anak-anak yang biasa ada di jalanan. Ada dari mereka yang dieksploitasi dan mengalami tindak kekerasan (JPNN, 03/09/2009).  

Kasus Lain

Fakta nyata tentang ironi Kota Malang sebagai kota tak layak anak adalah dari sisi kebijakan lingkungan hidup dan pendidikan. Apa buktinya? Orientasi pembangunan kota yang nyatanya masih memanjakan nafsu primitif. Kebijakan hanya mengedapankan booming economy tetapi tak mengindahkan penciptaan kota yang manusiawi (humanopolis) dan kota yang bersahabat dengan lingkungan (ecopolis). Hal ini sesuai dengan Budiharjo (2003) yang menyatakan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan kota kebanyakan berkembang dengan mengabaikan kepentingan sosial budaya masyarakat, dan sekaligus cenderung merusak keseimbangan ekosistem. Kondisi ini diperparah manakala ruang publik dikuasai oleh segelintir kelompok elite (seolah menjadi hak prerogatif kaum berpunya semata) seperti membangun pusat perbelanjaan.

Jika kita melihat realitas di lapangan, Kota Malang telah berubah. Kota Malang kini menjadi sebuah kota yang dipenuhi dengan ribuan ruko di sana-sini. Kita tidak lagi menjumpai pematang sawah yang menghijau atau menguning dan ruang terbuka hijau. Parahnya, tanaman peneduh jalan pun kian lama kian banyak yang mati dan menghilang. Yang kita jumpai hampir di setiap sudut dan pinggir kota Malang adalah tanaman besi beton alias ruko-ruko yang hampir memadati setiap lahan kosong dipinggir jalan kota Malang. Tak ayal kondisi ini membuat kota Malang mengalami banjir cukup parah jika musim hujan tiba.

Kondisi pendidikan pun demikian adanya. Pendidikan di daerah Malang yang tidak terjangkau bagi keluarga miskin sehingga banyak anak yang putus sekolah. Padahal UUD 1945 mengamanatkan penyediaan pendidikan berkualitas dapat dilakukan dengan penyediaan anggaran. Agar pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan (termasuk si miskin) maka pendidikan murah bahkan gratis mutlak diperlukan. Sarana dan prasarana memadai harus pula diperhatikan.

Akhirnya, berbagai ironi ini seharusnya direspon dan segera diakhiri, terlebih setelah bangsa ini baru saja merayakan Hari Anak Nasional (HAN) pada tanggal 23 Juli 2010. Peringatan HAN diharapkan menjadi momentum yang menggugah kesadaran segenap komponen bahwa kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kata “tanggung jawab bersama” inilah yang seharusnya menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Seharusnya, melalui peringatan HAN, para pengambil kebijakan memiliki itikad baik. Ditunjuknya Kota Malang sebagai salah satu pilot project Kota Layak Anak seharusnya diikuti oleh perubahan arah kebijakan pemerintah daerah menuju pro-anak. Hak-hak anak jangan lagi dipinggirkan karena telah nyata dilindungi oleh undang-undang. Berani? Semoga saja.


sumber foto: dirochi
 

Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image